Sedikit Pledoi Dari Kami

Ditulis oleh: T. Oryza Keumala

Negara dalam derita. Bangsa dalam Sengsara. Dan negara bangsa kita dalam cengkraman kapitalisme. Sudah menjadi hal yang lumrah bagi rakyat Indonesia, protes terhadap setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah yang tidak pro rakyat. Lalu kita kembali bertanya, apa rakyat yang bodoh, atau memang pemerintah sedikitpun tidak berpihak pada kita?
Pada tanggal 17 Desember 2008, UU BHP disahkan oleh DPR, sejak tahun 2005, gelombang penolakan terhadap rancangan UU BHP sudah menggeliat, walau pun masih di tataran kampus dan dalam skala yang kecil. Namun ketika UU BHP disahkan oleh parlemen kita, gelombang penolakan yang biasanya datang dari seminar dan diskusi-diskusi kecil, kini mulai menampakan karakternya yang radikal dan progressif.

Makassar dan Jakarta bergejolak. Mahasiswa turun memobilisasi massa dalam jumlah besar, di jalanan, para intelektual muda ini berhadapan dengan alat represif negara. Polisi. Pemukulan dan penangkapan terjadi. Mahasiswa UI masuk ke ruang rapat DPR ketika para anggota dewan sedang membahas rancangan UU BHP, lalu membuat kegaduhan sehingga rapat ditunda. Gaung perlawanan mahasiswa Jakarta dan Makassar ditangkap sempurna oleh media masa. Dan memberikan dampak yang luas bagi daerah daerah lain, seperti di Aceh dalam hal ini.

Pada tanggal 17 Desember 2008, ketika palu parlemen di jakarta mengesahkan UU BHP, maka sebagain besar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala menyatukan komitmen dan sepakat untuk menolak UU BHP. Berdirilah sebuah front bersama yang dimotori oleh semua elemen mahasiswa dan masyarakat, FRONT MAHASISWA ACEH TOLAK BHP.

Diskusi mendalam soal BHP dilakukan secara intens, seiring pembedahan UU BHP secara yuridis juga tetap dilakukan. Pada akhirnya kami samapai pada 2 poin besar, yang pertama transfer pemahaman internal di dalam kampus soal BHP harus lebih massif dan mendalam mengingat mahasiswa Aceh hari ini belum sepenuhnya paham, malapetaka yang akan mereka hadapi. Yang kedua, harus ada upaya advokasi secara legal untuk melawan UU BHP yang zhalim ini.

Bicara soal BHP adalah bicara soal kapitalisme pendidikan.

Dalam Undang-Undang Dasar ‘45, sangat jelas diterangkan peran Negara dalam mencerdaskan rakyat. Bahwa Negara berkeharusan menyediakan pendidikan yang layak dan bermutu bagi seluruh warga negaranya. Kita yakin dan percaya, para pendiri Republik ini beritikad penuh untuk membawa roda sejarah bangsa kita menuju puncak kejayaannya.

Ini terbukti, bahwa mereka menempatkan titik tekan yang kuat dalam bidang pendidikan. Pada dasarnya, solusi yang paling fundamental membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan zaman dan krisis multidimensi adalah dengan mewujudkan pendidikan yang membebaskan dan dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.

Sebagaimana termaktub di dalam Pasal 26 ayat 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 bahwa : “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan”.

Namun kita lihat pada hari ini, Negara, sebagai lembaga tertinggi seakan melepas tangan terhadap tanggung jawab ini. Pemerintah Pusat telah memberikan kita begitu banyak celah untuk menggugat mereka, sepertinya, bukannya mereka tidak sanggup mengelola Republik ini denga segala karunia yang Allah berikan kepada kita, tetapi lebih kepada kurangnya I’tikad baik politik mereka yang mau benar-benar berpihak dan memperjuangkan rakyat. Ini bisa kita lihat dari produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Pusat selalu saja menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat kebanyakan.

Lihat saja, bagaimana mungkin pemerintah kita menyetujui sebuah undang-undang yang jelas-jelas menghisap darah orang tua kita dan darah mereka yang mau berkehidupan yang lebih baik, darah anak-anak yang ingin jiwa dan pikirannya terbebaskan dan tercerahkan, darah rakyat!

BHP (Badan Hukum Pendidikan) adalah sebuah bukti nyata bahwa Negara tidak mempunyai rasa kemanusiaan terhadap pemenuhan hak dasar warga negaranya.

Hak terhadap akses pendidikan yang baik dan bermutu bagi semua orang. BHP adalah salah satu bentuk lepas tangan pemerintah dalam bidang pendidikan.

UU BHP memberikan restu kepada lembaga pendidikan formal (SD, SMP, SMA dan UNIVERSITAS) untuk bekerja sesuai dengan mekanisme pasar.

Lembaga pendidikan tidak ubahnya menjadi sebuah perusahaan, managemen dan rumusan pasar yang berlaku di sana. Peluang privatisasi dan komersialisasi unversitas amatlah besar, malah dipaksakan. Privatisasi dan komersialisasi hanya tertuju pada satu tujuan, profit oriented (mengejar keuntungan dan memaksimalkan laba) bukan pada customer satisfaction (kepuasan konsumen, dalam hal ini konsumen adalah mahasiswa).

Dan pada akhirnya, formula bisnis, bahwa bisnis tidak mengenal siapa,tapi berapa, akan diterapkan di Nanggroe kita tercinta ini.

Maka dustalah bagi mereka yang percaya UU BHP dapat mendongkrak mutu pendidikan Aceh, dan Indonesia secara keseluruhan!

Beberapa unversitas nasional yang sudah menerapkan UU BHP mulai rontok satu persatu karena tidak sanggup mengelola dengan baik, ditambah lagi budaya korupsi yang telah mengakar akan memperburuk kondisi unversitas yang akan atau telah menerapkan UU BHP, mengingat transparansi dana dan akuntabilitas adalah sesuatu yang langka di Republik ini.

Namun dimana ada penindasan, di situ selalu ada kaum yang siap melakukan perlawanan. Mahasiswa bersama dengan seluruh element masyarakat di seluruh Indonesia telah menggaungkan suara perlawanan yang sama, TOLAK UU BHP!

Perlawanan yang dibangun atas dasar niat yang tulus, semata mata demi kepentingan rakyat banyak dan mewujudkan cita-cita bangsa, adalah sebuah jalan panjang yang terjal berduri. Bahwa hari ini kita masih yakin pada dua kalimat syahadat, bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Dan Muhammad Adalah Utusan Allah!

“INNA SHALAATII WANUSUKII WAMAHYAAYA WAMAMAATII LILLAAHI RABBIL ’AALAMIN”, Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Kalimat ini lah yang terpatri di dalam dada kami, yang telah memercikkan api revolusi yang menyala-nyala! Ketika dua kalimat syahadat sudah merasuk benar ke dalam relung hati dan jiwa, maka genderang perang akan ditabuh untuk melawan segala bentuk kezhaliman!

Aksi yang mulai kami gencarkan pada hari Senin (22/12) adalah sebuah shock therapy (terapi kejut) bagi Penguasa Dhalim di sekitar kita, yang akan menerapkan kebijakan yang akan mencekik leher kita semua. Ini bukanlah sebuah aksi latah dan bukanlah sebuah aksi sewaan. Kami percaya, Allah akan memberi kami semangat dan tenaga untuk terus melakukan perlawanan!

Ada kalangan menilai, bahwa aksi Front Mahasiswa Aceh pada hari itu adalah aksi yang tidak simpatik dan reaksioner. Memang saya menilai secara pribadi, bahwa aksi kami ke kantor PEMA adalah sebuah jebakan, karena adanya indikasi yang kuat bahwa pihak PEMA sudah mensetting, agar kondisi ricuh dan chaos.

Bagaimana mungkin seorang Seketaris Jenderal PEMA, Fadli JR, dengan sengaja memancing emosi teman teman Front Mahasiswa Aceh Tolak BHP ?

Tindakan provokasi yang dilakukan Fadli adalah dengan ‘memantati’ demonstran yang lelah dan kepanasan, adalah faktor kunci terjadinya bentrokan antara pengurus PEMA dan FMA.

Yang menyebabkan Koordinator FMA Fauzan Febriyansyah dan Ketua BEM Fakultas Teknik M. Falhan Qadri berstatus tersangka, dengan tuduhan penganiayaan bersama-sama.

Bagi kami, ini adalah usaha membunuh gerakan mahasiswa yang sedang memperjuangkan nasib 23.000 mahasiswa Unsyiah, dan puluhan ribu mahasiswa yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Kami juga menyesalkan sikap rektorat yang terkesan tak acuh, sehingga masalah ini harus diselesaikan dan ditangani oleh pihak luar, yaitu kepolisian.

Kami juga sangat menyesalkan sikap PEMA yang dingin dalam merespon isu BHP, malah sepertinya PEMA sibuk mengurusi hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan mahasisiwa, seperti penertiban atribut parpol PKS dan beberapa partai dalam pemberitaan media Serambi Indonesia (28/12).

Ya. Kami tau, atribut partai boleh bersih di kampus kita, tapi buat apa jika masih ada Ideologi Partai yang masih terpatri di otak kita ?

Salam Perlawanan.

Twk. Oryza R.K. adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unsyiah dan Presidium Gerakan KITA

Tulisan ini dimuat di Harian Aceh edisi 31 Desember 2008

Iklan

3 Komentar

Filed under T. Oryza Keumala

3 responses to “Sedikit Pledoi Dari Kami

  1. mita

    Nicely done Ri. Pendidikan memang bukan lahan bisnis.

  2. Nindy

    yap benar!!!
    pengen juga aku liat aksi kalian secara langsung!

  3. iya,, tapi harus juga dlhat dr sisi lain`a jg,,,
    sbuah PT tdk akn mampu mandri bla slm`a hrs numpang pa lg bl sampe parasit pd phak lain.. inti,a hrs dlht tdk hny sbg objektif tp jg subjektif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s