Pelarangan Pendapat dan Krisis Pikiran-Kritis

Ditulis oleh: Rizki Alfi Syahril

Pelarangan Pendapat

Keriuhan tentang sosok Irshad Manji—penulis buku dan feminis dari Kanada belum berakhir. Setelah rangkaian promosi dan diskusi penerbitan bukunya dalam seri bahasa Indonesia yang bertajuk Allah, Liberty, and Love mengalami pelarangan di beberapa tempat dan universitas serta (bahkan) pembubaran paksa disertai kekerasan oleh beberapa ormas yang berperan sebagai penegak moral masyarakat di Lembaga Kajian dan Ilmu Sosial (LKiS) Yogyakarta, kini beberapa permasalahan masih tersisa.

Permasalahan itu mulai dari masyarakat yang mudah disulut api konflik karena adanya sesuatu yang dianggap “berbahaya” dari “luar” sistem lingkungannya saat ini dan berpotensi memicu konflik horizontal antarpihak yang bertentangan, adanya pengekangan kebebasan individu, serta adanya benih-benih menuju (atau mengulang kembali) era otoriter—saat diskusi, berkumpul, mengemukakan pendapat, mengkritik pemerintah dilarang. Sebuah antiklimaks dari reformasi 15 tahun lalu!

Situasi ini mengingatkan kita pada saat media (pers) dapat dibredel dan buku dapat dilarang oleh pemerintah, terutama dengan UU No. 4/PNPS/1963 yang biasanya dijadikan dasar bagi Kejaksaan dalam membredel buku yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Walaupun sekarang pers lebih merdeka dibandingkan di zaman Orde Baru, tapi hal ini sayangnya belum terimplementasi di penerbitan dan peredaran buku.

Pemerintah sampai saat ini masih melakukan sensor, pelarangan penerbitan, serta peredaran buku yang dianggap dapat “berbahaya” dan “meresahkan” bagi masyarakat. Buku yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang subversif dan (malangnya) ditulis oleh orang-orang yang pernah terlibat dalam lembaga kebudayaan yang berafiliasi dengan partai besar yang kini ideologi dan partainya telah diberangus, buku sejarah kontemporer yang berbeda dengan aras utama sejarawan Orba, buku sejarah yang mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di era Orba, mengandung pornografi, dan berbagai kriteria lainnya, dapat dilarang terbit dan edar oleh pemerintah. Hal ini sebenarnya telah dicabut seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU No. 4/PNPS/1963 pada Rabu (13/10/2010). Menurut MK, UU tersebut bertentangan dengan konstitusi karena pelarangan buku harus melalui proses peradilan.

Saya punya cerita pribadi yang menarik tentang satu kasus pelarangan buku. Pada Selasa (24/6/2008), pukul 20.00-22.00 WIB, Komunitas Tikar Pandan melaksanakan peluncuran buku dan diskusi buku karangan John Roosa (Dosen Sejarah Universitas British Columbia, Kanada) yang berjudul Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Saat itu, pembicaranya adalah Todhax (dokumentator di Komunitas Tikar Pandan) dan Sri Wahyuni (ibu rumah tangga/aktivis). Acara itu berlangsung di lantai dua Keudai Buku Dokarim (saat itu masih beralamat di Ulee Kareng). Acara ini dihadiri oleh banyak peserta yang terdiri dari unsur aktivis, politisi, dan mahasiswa. Kausar (saat ini aktif di sebuah partai politik lokal di Aceh) dan Budiman Sudjatmiko (mantan Ketua Partai Rakyat Demokratik yang sekarang menjadi anggota parlemen dari PDIP) termasuk dalam daftar orang yang hadir malam itu. Diskusinya lebih kontekstual dengan mengulas kisah pembunuhan massal pasca-30 September di Aceh dari perspektif para pembicaranya dan juga tanggapan dari peserta terhadap isi buku dan tema buku itu secara umum. Setahun sembilan bulan setelah buku itu beredar, Rabu (23/12/2009), Kejaksaan Agung mengumumkan pelarangan lima judul buku yang dianggap ‘mengganggu ketertiban umum’, termasuk Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Roosa yang diterbitkan oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) pada 2008 (sumber: http://indonesiabuku.com/?p=3160).

ISSI kemudian bersama dengan dua pemohon lainnya, mengajukan permohonan kepada MK terhadap UU No 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum jo. UU No 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang terhadap UUD 1945; kedua, UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. MK mengabulkan sebagian dari permohonan ini, sebagaimana kata Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD, dalam sidang yang digelar Rabu (13/10/2010), “Menyatakan UU No 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” (Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb587b8d6270/riwayat-uu-pengamanan-barang-cetakan-tamat). Jadi, jika pemerintah ingin melarang peredaran barang cetakan, termasuk buku, maka mesti melalui due process of law (penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan).

Portal Indonesia Buku yang mengutip dari laman Sejarah Sosial merilis ada sekitar hampir 270 judul buku yang dilarang oleh pemerintah. (Catatan: buku Irshad Manji saat ini masih diperbolehkan beredar, saat itu yang terjadi adalah pelarangan dilaksanakannya diskusi buku Irshad Manji, bukan pelarangan bukunya). Hal pelarangan buku ini sebenarnya tidak terjadi di Indonesia saja. Beberapa negara juga melarang beberapa judul buku untuk terbit dan beredar. Tentu saja yang paling terkenal adalah pelarangan buku karya mantan pemimpin Nazi Jerman, Adolf Hitler, Mein Kampf di Jerman. Beberapa negara yang cenderung mengisolasi dirinya (atau diisolasi) juga melakukan pembatasan terhadap buku yang diterbitkan dan beredar.

Pelarangan ini juga akhirnya meluas ke segala bentuk tulisan dan/atau media di era digital saat ini, misalnya saja pelarangan tulisan di blog, buku digital, film, dan media sosial. Tapi kontradiksinya adalah tentu saja sampai hari ini penerbitan buku era cetak saja belum mampu dibendung oleh pemerintah. Apakah pemerintah memiliki waktu dan sumber daya untuk menyortir buku, tulisan (juga penulisnya), blog, kicauan apa saja yang dikategorikan layak atau tidak layak dikonsumsi oleh masyarakatnya? Bisa dibayangkan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah bila kita misalkan saja dalam seminggu ada 10 judul buku baru dan ada puluhan bahkan ratusan opini/artikel gagasan yang lalu-lalang di depan mata masyarakatnya yang melek aksara? Apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mengawasi tulisan di blog yang dalam setiap 60 detik ada 1.500 tulisan baru dan mengawasi kicauan di twitter yang hanya dalam 60 detik ada 98.000 kicauan? Tentu saja pemerintah tidak perlu terlalu jauh mengintervensi hal ini.

Tugas utama yang semestinya dipikirkan dan dikelola pemerintah adalah menyelenggarakan pendidikan yang baik dan merata bagi masyarakatnya, sehingga pola pikir masyarakat dapat berkembang—dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tahu menjadi ahli/pakar—serta kreatif sehingga masyarakat tidak mudah diperdaya atau dibodoh-bodohi. Dari tingkat buta huruf, saat ini hampir 92 persen orang Indonesia tidak buta huruf, angka yang menunjukkan bahwa hampir seluruh rakyat Indonesia mampu membaca. Pengendalian diri individu terhadap pengaruh informasi yang diperoleh dari pembacaan atau sumber lainnya sebaiknya diserahkan kepada individu masing-masing dengan iman, akal, dan hatinya sebagai penjaganya.

Dalam ranah pembacaan, ada yang diistilahkan sebagai teori resepsi—bagaimana kemudian sebuah tulisan atau ide/gagasan yang dibaca dapat diterima atau dipertentangkan oleh pembacanya sehingga timbul adu pendapat atau afirmasi. Hal ini juga lazim di dunia akademis, sehingga terkadang sebuah penemuan ilmiah atau teori menjadi tidak benar setelah adanya penemuan/teori terbaru yang mementahkan hasil temuan/teori sebelumnya, atau malah bisa jadi semakin memperkuat penemuan/teori sebelumnya, dan ini terus berproses/berjalan dengan penemuan terbaru lainnya di masa depan. Polemik ini wajar karena adanya kebebasan dan perbedaan pola pikir atau cara pandang tiap individu terhadap suatu hal. Tapi tentu saja semestinya perdebatan dan perbedaan pendapat ini sebaiknya dikelola secara damai, bukan malah dimatikan.

Budi Irawanto dalam artikelnya “Mimpi Buruk bagi Ruang Kebebasan Kita” (Koran Tempo, 14/5/2012) menuliskan bahwa lewat adu pendapat, sesungguhnya bisa ditimbang mana gagasan yang jernih dan bernas serta mana gagasan yang ngawur. Pemaksaan pendapat adalah ladang persemaian benih-benih otoriterisme. Peniadaan diskusi (perdebatan) mengekalkan hegemoni gagasan mereka yang berkuasa. Tak jarang pemberangusan hak untuk berbeda pendapat berarti pembungkaman terhadap kebenaran. Hal ini karena gagasan yang diperdebatkan sering mendekatkan kita pada kebenaran sejati. Karenanya, Budi menyimpulkan bahwa pluralisasi gagasan bisa mencegah bertahtanya kebenaran tunggal tanpa batas [selain dogma agama] dan ancaman terhadap kebebasan sejatinya berakar pada ketakutan terhadap perbedaan serta syahwat memonopoli kebenaran.

Krisis Pikiran-Kritis
Di ranah lokal, dunia tulis-menulis Aceh sedang bergerak positif ditandai banyaknya penulis baru yang menulis artikel opini, puisi, cerpen, dan varian lainnya di surat kabar; banyaknya buku (serta penerbit lokal) yang menerbitkan bukunya, dan maraknya pelatihan kepenulisan serta komunitas menulis, serta jumlah blogger yang meningkat. Tapi bagaimana dengan aspek pembacaan?

Apakah buku yang diterbitkan laku di pasaran masyarakat? Apakah masyarakat membaca buku? Pertanyaan ini juga relevan dengan banyaknya toko buku baru yang bermunculan akhir-akhir ini. Apakah penjualan buku di Aceh tinggi? Tentu saja para pebisnis ini beranggapan prospek toko buku akan membaik seiring meningkatnya minat masyarakat untuk membaca. Tapi tentu saja kendala harga buku yang mahal membuat penjualan tidak setinggi ekspektasi awal—harga buku di Aceh relatif lebih mahal karena panjangnya jalur distribusi dan biaya ekspedisi yang mahal.

Dari segi resepsi tulisan, dunia polemik atau debat (pro atau kontra) tulisan juga belum berkembang baik. Memang benar ada beberapa kali debat di rubrik opini surat kabar, tapi debat ini akhirnya sering terjebak fallacy dan biasanya berakhir dengan “menggantung” sebelum adanya konsensus yang final dan disepakati dan akhirnya hilang begitu saja. Saya melihat hal ini dari kegagalan sistem pendidikan/pelatihan di beberapa institusi/forum kepenulisan. Kerja menulis tentu saja bukan hanya laku mengetikkan jari di tuts laptop/komputer dan melihat layar dengan imajinasi yang terbang kemana-mana.

Ada proses dasar yang penting sebenarnya sebelum memulai menulis ini, yaitu pembacaan yang baik dan pikiran-kritis. Menulis adalah hasil reformulasi dari apa yang sudah kita baca dan pikiran-kritis adalah proses kita saat mengolah (mencerna) informasi yang pancaindra kita peroleh.

Contoh sederhananya seperti lazim diceritakan guru Fisika saat menerangkan hukum gravitasi. Bagi orang yang tidak-ada-pikiran-kritis maka tentu saja melihat buah jatuh dari pohon adalah daur yang alamiah. Tapi Newton yang berpikir-kritis bertanya mengapa buah itu jatuh? Mengapa semua yang dilemparkan ke atas akan jatuh? Pikiran kritis ini dikembangkan hingga dia menemukan teori gravitasi.

Krisis pikiran-kritis disertai minimnya pembacaan yang baik inilah yang saat ini secara umum melanda dunia pembacaan dan penulisan.

Tulisan ini telah direvisi dari bentuk draft awal yang ditulis pada 14 Mei 2012.

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Rizki Alfi Syahril

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s